Bahaya Politik Uang Bagi Keberlangsungan Demokrasi

360
Bawaslu Salatiga menggelar giat Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota dan Panwascam dengan bahasan Bahaya Politik Uang Bagi Keberlangsungan Demokrasi yang diselenggarakan di Laras Asri Hotel Salatiga (16/3)/Penulis: Humas Bawaslu Salatiga/ Foto: Humas Bawaslu Salatiga

SALATIGA, Badan Pengawas Pemilihan Umum Salatiga – Perawatan iklim demokrasi untuk mewujudkan good government tentu perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga nantinya wakil rakyat di kursi pemerintahan juga berkualitas, jujur, amanah, kompeten serta merakyat tentunya.

Pemilu 2024 semakin dekat dengan hari H pemungutan suara, tentu sekarang partai-partai dan bakal calon sudah bersiap untuk berkontestasi di Pemilu 2024 menyiapkan strateginya khususnya dengan pendekatan kepada rakyat. Satu hal yang kerap ditemui dan terjadi ialah praktik politik uang.

Kamis, 16 Maret 2023, Bawaslu Salatiga mengadakan giat Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam dengan bahasan “Bahaya Politik Uang Bagi Keberlangsungan Demokrasi. Dalam acara kali ini Bawaslu Salatiga menghadirkan dua narasumber yakni Rinaldi yang kini duduk sebagai Anggota Tim Radio Bencana dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Yakub Adi Krisanto selaku Dosen FH UKSW sekaligus Lawyer aktif di Salatiga.

Acara yang digelar di Ruang Sindoro, Laras Asri Hotel Salatiga diikuti oleh Panwascam se Kota Salatiga. Agung Ari Mursito selaku ketua Bawaslu Salatiga membuka acara dengan memberikan arahan yang pada intinya pentingnya persiapan sejak dini pencegahan dan pengawasan terhadap praktik politik uang.

Dalam materi yang dibawakan oleh Rinaldi, beliau menyampaikan bahwasannya pantarlih kerap kali menganggap remeh pendataan pemilih serta pentingnya integritas pengelolaan tata Kelola penyelenggaraan pemilu.

“Penyelenggara dituntut untuk memiliki integritas, pemahaman dan profesionalitas yang tinggi sehingga mampu berinteraksi dalam perhelatan pemilu yang kompleks dan dinamis. Pengetahuan, kesadaran, keterampilan, terobosan dan inovasi penyelenggara di bidang kepemiluan dan demokrasi perlu terus diperkuat dalam rangka memperkuat tata kelola pemilu (electoral governance) yang semakin mumpuni, serta pemilu harus inklusif berarti pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih”. Ujar Rinaldi

Sementara itu Yakub memaparkan materi terkait bahaya politik uang. Yakub mengatakan bahwa politik uang itu berpengaruh pada demokrasi. “Demokrasi adalah manifestasi kebebasan, jika biaya politik digunakan untuk transaksi politik maka bisa disebut demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Politik uang itu ada namun penegakkan hukumnya minim” tutur Yakub.