Mantan Terpidana dalam Pencalonan
|
SALATIGA, Badan Pengawas Pemilihan Umum Salatiga – Mengikuti undangan nomor B-8/HK/K.JT/02/2026 dalam kegiatan Selasa Menyapa yang diselenggarakan secara daring dengan mengangkat tema “Mantan Terpidana dalam Pusaran Pencalonan: Tafsir Hukum Putusan PHPU Pileg 2024”, Selasa (10/2).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman jajaran pengawas pemilu terhadap dinamika hukum kepemiluan, khususnya terkait pencalonan mantan terpidana pasca Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif Tahun 2024.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M. Amin mengungkapkan "berkaca pada pileg 2024 kemarin secara umum memang terdapat 11 provinsi dan juga kabupaten tetapi memang di Jawa Tengah sendiri lumayan ini karena ada ada lima yang di Dpr Ri mungkin dan juga ada dua di tingkat provinsi" Ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai tafsir hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHPU Pileg 2024 yang memiliki implikasi langsung terhadap syarat dan mekanisme pencalonan, termasuk kedudukan hukum mantan terpidana dalam kontestasi pemilu. Diskusi ini dinilai penting sebagai bekal bagi pengawas pemilu dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berlandaskan kepastian hukum dan prinsip keadilan pemilu.
Bawaslu Kota Salatiga memandang kegiatan Selasa Menyapa sebagai ruang strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperkaya perspektif hukum, serta menyamakan pemahaman antarjajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia. Melalui forum ini, peserta juga berkesempatan berdiskusi dan menyampaikan pandangan atas berbagai persoalan faktual yang muncul dalam tahapan pencalonan.
Dengan mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Kota Salatiga berharap dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya yang berkaitan dengan isu pencalonan dan hak politik warga negara, guna mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil.
