Diskusi Publik “Hak Pilih Masyarakat Rentan”

Salatiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga – Meskipun gelaran pesta demokrasi 2024 masih 3 tahun lagi, namun Bawaslu sejak dini mulai menyicil persiapan-persiapan guna mematangkan pengawasan Pemilu & Pilkada 2024. Salah satu persiapan dini yang ditempuh Bawaslu yakni melakukan diskusi dengan stakeholder terkait yang pada kesempatan ini Bawaslu RI menggelar diskusi dengan pokok gagasan “Persiapan Pengawasan Pemilu & Pemilihan Serentak Tahun 2024 Hak Pilih Masyarakat Rentan”. Adapun pihak-pihak yang andil bagian menjadi narasumber diantaranya ialah Abdi Akbar (Direktur Politik PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), Hairyansah Akhmad (Komisioner Komnas HAM), Heppy Sebayang (Ketua 1 Panitia Pemilihan Umum Akses Disabilitas/PPUA Disabilitas), serta M.Afifuddin selaku  Kordiv Pengawasan & Hubangan Antar Lembaga Bawaslu RI. Hadir sebagai pemateri pertama, Hairyansah Akhmad menyampaikan beberapa point krusial hasil pemantauan Komnas HAM pada gelaran Pemilu 2014 dan terakhir Pemilihan 2020. "Komnas HAM sudah melakukan pemantauan terhadap Pemilu sejak 2014 lalu dan terakhir di Pemilihan 2020 lalu dan yang menjadi fokusing kami ialah kelompok rentan yakni disabilitas, masyarakat adat, tahanan serta pasien-pasien di rumah sakit, dari perspektif Komnas HAM sendiri tentu penyelenggaraan Pemilu bukan hanya menjadi rutinitas demokrasi tapi lebih ke kualitas proses demokrasi itu sendiri yang diharapkan terus lebih baik lagi kedepan, keterlibatan kelompok rentan baiknya tidak hanya sebatas sebagai pemilih namun juga terlibat dalam penyelenggara pemilu baik itu sebagai KPPS atau perangkat lainnya" ucap Hairyansah. Sementara itu pemateri kedua hadir dari AMAN, Abdi Akbar, dimana dalam materinya ia menjabarkan beberapa point focusing yang menjadi kendala masyarakat adat saat menghadapi pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pemilihan, menurut Abdi hambatan masyarakat adat cukuplah luas. “Berbicara tentang hambatan bagi masyarakat adat sebenarnya cukup luas, salah satunya perihal vaksinasi dimana vaksin belum menjangkau masyarakat adat. AMAN sendiri beberapa waktu yang lalu telah melayangkan surat ke Kemenkes untuk tidak menjadikan E-KTP ataupun NIK sebagai syarat vaksinasi, selain itu terdapat 4 situasi masyarakat adat dalam gelaran menghadapi Pemilu/Pemiliihan diantaranya yakni konflik wilayah, nilai adat yang tak selaras dengan administrasi negara, tidak terjangkau penyelenggara pemilu dan berada dalam konservasi dan hutan sehingga tidak memiliki NIK atau E-KTP, problematika lainnya menuju Pemilu 2024 ialah masih digunakannya UU 7 2017, sehingga permasalahan permasalahan di Pemilu 2019 kemungkinan akan terjadi lagi” tutur Abdi. Diskusi yang diselenggarakan Bawaslu RI kali ini sangatlah menarik mengingat Bawaslu RI menghadirkan langsung tokoh-tokoh dari lembaga-lembaga pemerhati kelompok rentan sebagai pemateri, dalam bahasan kelompok rentan penyandang Disablitas, Heppy Sebayang menuturkan bahwasannya pentingnya keterlibatan penyandang Disabilitas dalam formasi penyelenggara Pemilu entah itu menjadi KPPS atau lainnya. "Stigma petugas data dilapangan yang sungkan bertanya proaktif kepada penyandang Disabilitas yang seharusnya Stigma tersebut tidak perlu dilakukan, kemudian problematika perihal pendataan di panti, dimana mayoritas tentu berasal dari daerah masing masing sehingga tidak tercatat dalam pemilih warga setempat, PPUA daerah masih sungkan jika harus berinteraksi dikantor kantor pemerintahan, Bawaslu, KPU sekiranya ada kegiatan yang perlu keterlibatan mereka (penyandang disablitias) libatkanlah" Sementara narasumber dari Bawaslu RI, Afifuddin menambahkan pentingnya kolaborasi antar stakeholder namun tentu tidak lepas dari of concent masing-masing lembaga. "Sejatinya semua pihak bisa menjadi rentan apalagi situasinya pandemi, harapannya kita (Bawaslu, Komnas Ham, KP, AMAN, PPUA Disabilitas serta stake holder lainnya) lebih sering duduk bersama fokus terhadap of concent masing-masing serta melakukan kolaborasi mengingat Pemilu 2024 itu akan semakin berat karena pemilunya beririsan langsung antara pemilu dengan pilkada" ucap Afifuddin.