Program Bawaslu Mengajar, Kerjasama Dengan Kampus UKSW

Salatiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga - Komisioner Bawaslu Kota Salatiga, Yesaya Tiluata memberikan materi perkuliahan terkait mata kuliah pilihan “Demokrasi, HAM dan Pluralisme dalam Perspektif Pemilu” kepada mahasiswa kelas Sosiologi,  Fakultas Ilmu Komunikasi dan Sosiologi UKSW.Adapun kelas yang dihadiri oleh 30 mahasiswa ini berlangsung pada Kamis 27 Februari 2020, pukul 07:30-10:00 WIB di ruang GX 305 Gedung Pascasarjana. Dalam kesempatan ini Yesaya menceritakan awal mula perkembangan konsep dan nilai demokrasi dimulai dari Eropa- Amerika sampai pada perkembangannya demokrasi di Indonesia saat ini sebagai pilihan bernegara dan berbangsa. "Bahwa dalam demokrasi, HAM dan pluralisme telah dijamin dalam konstitusi kepada setiap warga negaranya. Nilai-nilai pluralisme untuk konteks Indonesia dengan aneka ragam budaya-bahasa, adat istiadat yang kemudian menjadi salah satu acuan dasar dalam membentuk ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia dalam bingkai keberagaman" ujar pria kelahiran Kupang tersebut. Menurut Yesaya, isu agama atau politik identitas sering digunakan pada kampanye Pemilu serentak 2019 yang lalu untuk membelah masyarakat dan mendapatkan dukungan massa, tentu hal ini akan berdampak pada krisisnya toleransi antar umat beragama. Isu SARA dan HOAX sebagai bagian dari pengawasan Bawaslu dalam tahapan kampanye, khususnya di media daring dan juga media sosial yang marak terjadi. Bawaslu sendiri menerima pelanggaran Pemilu di media sosial sebanyak 5.013 laporan, permintaan take down 193 akun yang itu bersifat provokatif saat itu. Lebih lanjut Yesaya menyampaikan bahwa penambahan kewenangan Bawaslu pada penindakan dan fungsi ajudikasi, membuat fungsi-fungsi pengawasan Pemilu lebih maksimal dengan dukungan POLRI-Kejaksaan dalam tim GAKKUMDU, membuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu meningkat,ini bisa dilihat dengan "Angka capaian kepercayaan public terhadap profesionalitas lembaga Bawaslu memperoleh 3 digit di atas KPU. Dimana, KPU memperoleh angka 63% dan Bawaslu 65%, ini angka riil dari berbagai lembaga survey” lanjut Yesaya. Dalam perkualiahan ini juga dijelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi dari masa demokrasi parlementer hingga pada masa demokrasi era reformasi, dan menjelaskan tentang sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, fungsi partai politik dengan mekanisme sistem Pemilunya, termasuk sejarah perkembangan penyelenggaran Pemilu dari waktu ke waktu. Pada penghujung perkuliahan , Yesaya menutupnya dengan materi penyelenggara pemilu di Indonesia terkhusus eksistensi Bawaslu, menurutnya Pemilu ke depan kini harus lebih cermat dalam mempersiapkan semua tahapan Pemilu termasuk sumber daya pengawasan yang harus diselaraskan dengan perkembangan teknologi, dan bagaimana koordinasi antara sesame penyelenggara lebih intens lagi guna mensukseskan Pemilu, karena ke depan mekanisme Pemilu serentalk di tahun 2024 bisa saja berubah sistem dan mekanismenya tergantung pada regulasi Pemilu itu sendiri. "Tantangan demokrasi dan Pemilu serentak di tahun 2024 nanti pasti akan berbeda dengan tahun 2019, sehingga yang harus dipersiapkan saat ini oleh lembaga penyelenggara Pemilu adalah melakukan pendidikan Pemilu dan literasi demokrasi bagi masyarakat, kalangan perguruan tinggi, siswa sekolah sebagai pemilih pemula nantinya. Selain itu Bawaslu mendorong agar masyarakat sadar akan bahaya politik uang,dan tidak terlibat dalam aktivitas politik identitas dan mendorong agar angka golput pada setiap Pemilu bias berkurang" ucap pria bergerlar Sarjana Ilmu Politik tersebut. Perlu diketahui bahwasannya perkuliahan kelas Bawaslu ini merupakan tindak lanjut kerjasama Bawaslu Kota Salatiga dengan FISKOM UKSW Salatiga yang berkomitmen untuk mengawal proses demokratisasi lewat kegiatan tatap muka dan perkuliahan serta kegiatan lain yang digagas dalam upayanya mengembangkan ide pengawasan partisipatif yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini unsur akademik. Seiring tidak digelarnya Pilkada di Kota Salatiga, Bawaslu Salatiga yang beberapa waktu yang lalu telah membentuk Kampung Anti Politik Uang dan Kampung Pengawasan akan kembali melakukan pembinaan berkala terhadap kampung – kampung tersebut, sesuai Rencana Anggaran Belanja tahun 2020 Bawaslu Salatiga yang telah disusun, dimana didalamnya terdiri dari beberapa kegiatan salah satunya pembinaan kampung anti politik uang dan kampung pengawasan serta sosialisasi dan kegiatan lainnya terkait pendidikan politik.