Rapat Koordinasi Pematangan Pelaksanaan SKPP Dan Riset Pilkada Vidio Conference

Salatiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga - Guna memantapkan teknis penyelanggaran SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) Daring, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelanggarakan rapat koordinasi Pematangan Pelaksanaan SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) Dan Riset Pilkada Vidio Conference yang diikuti oleh 35 Bawaslu Kabpuaten/Kota di seluruh Jawa Tengah. Adapun rapat koordinasi diselenggarakan melalui video conference yang dimulai pada pukul 10.00 WIB. Acara dibuka oleh Muhammad Rofiuddin selaku Kordiv Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dalam pembukaanya, Rofi membahas sekilas tahapan –tahapan yang dilalui dalam SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) nantinya. “Setelah proses pendaftaran dan seleksi peserta SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) selesai dilaksanakan, kurang lebih terdapat 14 (empat belas) tahapan yang harus dilalui, tahap 1 (satu) nanti bapak/ibu komisioner dapat membuat group Whatsapp ataupun telegram sebagai sarana komunikasi dengan peserta di masing-masing wilayah, tahap 2-10 ialah pemberian materi melalui video learning , tahap 11 web diskusi di masing-masing Bawaslu Provinsi, tahap 12 melakukan review dan persiapan dan di tahap ke-13 nantin akan diadakan ujian daring dengan socrative tes” cetus Rofiuddin. Jika mengacu pada TOR (Term Of Reference) Program SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) ialah tugas dari divisi pengawasan, meskipun demikian Rofiuddin menghimbau kepada seluruh divisi untuk bekerjasama demi sukses dan lancarnya giat SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) ini. “Meskipun SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) menjaditugas divisi pengawasan, namun karena ini adalah agenda bersama maka saya harap semua divisi mendorong kegiatan ini agar terlaksana dengan lancar dan baik, walau saat ini kita engah dalam kondisi keterbatasan, mari kita memaksimalkan teknologi untuk mensukseskan kegiatan ini” ucap pria kelahiran Blora tersebut. Dalam kesempatan yang sama hadir pula kordiv pengawasan dan sosialisasi Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si. Afifuddin begitu sapaan akrabnya, tak luput memberikan kiat-kiat serta sekilas materi dalam penyelenggaran SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) nantinya, ia menyampaikan bahwasannya Bawaslu harus menunjukkan eksisteninya, bahwa Bawaslu tetap memiliki aktivitas dan kiranya kegiatan ini (SKPP) dapat bermanfaat bagi masyarakat tentunya  juga peserta SKPP. “Semangat kita tentu memberikan pendidikan kepada masyarakat, kita tanamkan nilai – nilai pengawasan agar dapat membumi di kalangan masyarakat agar masyarakat khususnya  peserta SKPP (Skeolah Kader Pengawasan Partisipatif)  memahami dunia pengawasan dan teknis penyelenggaraan pemilu, kegiatan ini juga sebagai sarana menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bawaslu tetap memiliki aktivitas salah satunya SKPP, sehingga semakin banyak orang tahu tentang pengawasan dan pemilu” ucapnya. Kordiv Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto turut mengapresiasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota diseluruh Jawa Tengah yang telah menyapaikan laporan LHKPN, selain itu pria kelahiran Banjarnegara tersebut juga mewanti-wanti kepada 21 Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada agar membuat perencanaan kegiatan. “Mari kita kuatkan jaringan kita, teman-teman kabupaten/kota harus bisa memfollow up kegiatan SKPP Daring ini, karena SKPP daring ini bisa menjadi kekuatan besar kita dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atas laporan LHKPN dimana per hari ini sudah 100%, terakhir kepada teman-teman 21 kab/kota yang menggelar Pilkada agar membuat catatan antara perencanaan kegiatan anggaran di APBD dan realisasi sampai dengan bulan ini. Mohon dirumuskan dan dianalisis mengingat sampai hari ini ada yang realisasinya mencapai 40% ada juga yang cuma 11%.” imbuh Gugus Terlepas sejenak dari SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif), Anik Solihatun menyinggung perihal riset dalam pilkada, pihaknya berharap agar semua jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat berkontribusi. “Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota harap bisa menjadi kontributor dalam riset, silahkan membaca surat edaran dan panduannya, secara jadwal bahwa bulan Mei ini sudah bisa dimulai pelaksanaannya dan asistensi penulisan kajian dan yang menjadi obejk penelitian ialah pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 sampai dengan 2020, nanti surat edaran dari Bawaslu RI dan panduan riset akan dishare oleh mas bayu” Padas penghujung rakor, kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kartini Tjandra Lestari memberikan sekilas informasi terkait sirkulasi anggaran di Bwaslu Provinsi Jawa tengah saat ini. “Saat ini anggaran mengalami pemotongan yang luar biasa, semula 167 Miliar DIPA kita menjadi Rp. 78.373.868,00. Terkait kegiatan SKPP yang semula hanya dianggarkan untuk 15 Provinsi, namun saat ini seluruh Bawaslu Provinsi  diminta untuk menyelenggarakan SKPP di tengah pemotongan anggaran dan perlu disampaikan diawal kepada peserta SKPP di masing-masing wilayah bahwa kegiatan SKPP tidak ada honor, transport, ATK dan lain-lain, kita hanya menyiadakan bantua sejumlah Rp.75.000,- untuk pembelian kuota/pulsa para peserta”. Tutupnya Perlu diketahui bahwa peserta SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) dari Kota Salatiga sendiri sejumlah 10 orang yang terbagi dari 8 laki-laki dan 2 perempuan dan kesemuanya telah terklarifkasi dalam peserta yang memenuhi syarat.